Dispermades Kabupaten Semarang Menggelar Workshop Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Serasijateng.com, Ungaran – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Semarang menggelar workshop mengenai pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dalam rangka untuk peningkatan produktivitas demi transformasi ekonomi desa yang berkelanjutan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Semarang, Ungaran, Kabupaten Semarang, Selasa (14/11/2023).
Bupati Semarang, H Ngesti Nugraha berkesempatan membuka jalannya workshop dengan peserta seluruh kepala desa dan camat yang ada di Kabupaten Semarang.
Pihaknya juga mengungkapkan didepan para kades dan camat tersebut, bahwa total di Kabupaten Semarang ada 245 desa dan kelurahan.
Dengan rincian 208 desa, 19 kecamatan, dan juga 37 kelurahan dimana disebutkan Bupati Semarang cukup luas wilayahnya.
“Acara ini kami Pemda Kabupaten Semarang diharapkan menghasilkan sebuah upaya percepatan pengelolaan dana desa, alokasi dana desa, bantuan keuangan, karena sudah bulan November atau tepatnya sudah masuk di akhir tahun 2023. Pesan kami kepada para kades dan camat ini harus terus melalukan pendampingan dalam rangka percepatan pengelolaan keuangan di desa,” ungkapnya usai membuka acara tersebut.
Lebih lanjut, Bupati Semarang, H Ngesti Nugraha juga menyampaikan jika ia berharap dari Inspektorat Kabupaten Semarang juga terus melakukan pendampingan terhadap para kades dan camat ini.
Hal itu beralasan agar segera adanya laporan pelaksanaan dari penggunaan anggaran dana desa yang diterima oleh desa-desa di Kabupaten Semarang, khususnya berupa pelaksanaan fisik atau infrastruktur.
” Kami harap ada segera laporan pelaksanaan dari dana desa, utamanya pelaksanaan fisik ini segera diselesaikan dan dilaporkan sesuai aturan yang ada,” katanya saat ditemui awak media Serasi Jateng usai acara.
Bupati Semarang juga mengungkapkan, beberapa aspek prioritas yang harus dijalankan kades dan camat dalam penggunaan dana desa di tahun 2024 kedepannya.
” Dan untuk tahun 2024 nanti, kami minta untuk diprioritaskan kaitannya dengan penanganan stunting, kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, dan bantuan air bersih dengan cara pembuatan sumur bur atau air tanah ini kami harap juga segera diprioritaskan di tahun 2024 nanti. Jangan sampai diputuskan bangun jalan dulu, tapi air bersihnya untuk warga kurang, dan ini harus diantisipasi,” tegasnya.
Sehingga, lanjut Bupati Semarang, H Ngesti Nugraha ada edukasi yang diberikan kepada kepala desa dalam rangka pelaksanaan semua anggaran yang masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) desa.
“Jangan sampai diabaikan nanti dalam pelaksanaanya beberapa program prioritas kedepannya, jangan sampai terbengkalai untuk pelaksanaan prioritas. Sehingga diharapkan dengan workshop ini nanti secara pengelolaan keuangan di desa bisa benar-benar akuntabel dan maksimal pelaksanaanya di desa-desa di Kabupaten Semarang,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dispermades Kabupaten Semarang, Budi Rahardjo mengakatan, bahwa untuk anggaran dana desa di tahun 2024 disebutkannya belum keluar untuk presentase dana desanya.
” Dan acara ini memang kami tekankan untuk monitoring dan evaluasi untuk tahun 2023, karena memang ada beberapa desa yang belum lengkap baik pengajuannya dan pertanggungjawabannya, dan itu yang kami kejar dalam kurun waktu dua bulan ini,” jelasnya.
Budi Rahardjo yang baru dua minggu menjabat sebagai Kepala Dispermades Kabupaten Semarang mengatakan, bahwa pada prinsipnya yang dilakukan monitoring dan evaluasi tidak hanya Dana Desa (DD), tapi juga ada Alokasi Dana Desa (ADD), bahkan juga Program Hibah Bina Desa (PHBD), hingga Bantuan Keuangan (Bankeu) Kabupaten Semarang dan Provinsi Jawa Tengah.
” Dari beberapa sumber anggaran tersebut masih ada desa-desa yang dalam pengajuan pencairannya masih kurang, misalnya ada 10 ajuan sarana prasarana (sarpras) itu hanya masih ada 3 atau 7, sehingga kita kejar dua bulan ini. Memang kami akui banyak yang terlambat oleh karena itu kami dorong, tidak hanya DD karena bulanan. Nah, untuk Bankue Kabupaten dan Provinsi inilah yang belum maksimal dan kita dorong terus,” tuturnya.
Ia juga menjelaskan, khusus untuk Bankeu dari APBN pusat, masih ada 179 yang belum mengajukan, bahkan ada dua desa yang sedari awal sama sekali belum melakukan dari apa yang diajukan di awal.
“Jadi upaya kita ya kita dorong terus, apalagi kaitannya dengan Bankeu Sarpras ini petugas kami setiap hari keliling ke desa-desa untuk melakukan pengecekan apakah sudah jalan atau belum, ini yang kita kejar setiap hari disisa akhir dua bulan ini. Jadi kita monitoring belum mana yang belum, itu yang kami kejar,” tambahnya.
Hal itu menjadi penting untuk dilakukan percepatan, karena lanjut Budi, pada tangga antara 11 atau 15 Desember 2023 sudah ada beberapa dana dari Bankeu Sarpras yang dicairkan.
” Kami tekankan seluruh dana yang masuk ke desa, tidak hanya dana desa atau DD, ADD, PHBD, bahkan sampai Bankeu harus dilaksanakan semaksimal mungkin sesuai ajuan awal, kalau yang diajukan 10 ya harus 10 itu selesai, dan bulan Desember harus selesai, kemudian menyelesaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) mereka masing-masing, ini yang kami kejar saat ini,” jegasnya.(Arie B)
