Disdukcapil Kabupaten Semarang Akan Optimalkan Pelayanan Pengurusan Administrasi Kependudukan.
Serasijateng.com, Ungaran – Terkait pengoptimalan pelayanan pengurusan KTP Nasional di wilayah Kabupaten Semarang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Semarang akan terus mengoptimalkan pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) di desa-desa.
Kepala Dinas Disdukcapil Kabupaten Semarang, Tajudin Noor mengatakan, bahwa, Disdukcapil berupaya semaksimal mungkin untuk memaksimalkan penyelenggaraan pelayanan KTP kepada masyarakat.
” Karena dasarnya administrasi kependudukan itu memiliki fungsi untuk mengamankan setiap warga negara karena disitu ada kaitannya setiap hak dan kewajiban masyarakat mulai dari lahir sampai dengan meninggal dunia. Dan dalam rangka mendekatkan pelayanan adminduk terhadap masyarakat, segala kebutuhan adminduk warga bisa dilayani di setiap kecamatan,” kata Kepala Dinas Disdukcapil Kabupaten Semarang saat ditemui awak media Serasi Jateng diruang kerjanya, Rabu (20/9/2023).
Tajudin lebih lanjut menyebutkan, jika di setiap kecamatan Disdukcapil akan menugaskan satu sampai dua orang operator yang akan membantu warga mengurus adminduk di setiap kantor kecamatan yang ada di Kabupaten Semarang.
” Misalnya membantu dalam menguruskan KTP, KK, Akta dan lainnya. Dan jika ada warga yang berusia lansia atau rentan dan jarak yang tidak bisa ditempuh, karena secara geografia Kabupaten Semarang ini sangat luas, maka warga bisa memanfaatkan program GISA yang kami miliki, dimana GISA ini adalah pelayanan adminduk di desa-desa,” ujarnya.
Mekanismenya adalah bahwa perangkat desa bersurat kepada Disdukcapil untuk meminta pelayanan adminduk di lokasi yang diinginkan.
” Dan itu bisa dilakukan dalam hitungan jam sampai maksimal satu hari kerja bisa langsung direalisasikan apa yang dibutuhkan masyarakat, kecuali syaratnya kurang lengkap,” jelasnya.
Tajudin Noor menerangkan, bahwa program-program tersebut sudah disosialisasikan ke masyarakat yang ada di Kabupaten Semarang. Namun, ia tidak menampik masih ada masyarakat yang malas untuk mengurus adminduk tersebut di kantor Disdukcapil atau memanfaatkan program yang ada.
” Saya tidak menampik masih ada warga yang malas mengurus adminduk ini, padahal kami sudah sampaikan secara lengkap program apa saja dan pelayanan bagaimana saja. Dimana, program-program pelayanan kami ini juga untuk menekan banyaknya muncul biro jasa atau calo yang membantu menguruskan proses pembuatan adminduk ini,” ucapnya.
Dia menegaskan, bahwa semua proses pelayanan adminduk itu dinyatakan gratis 100 persen, dan Disdukcapil tidak mengambil keuntungan sama sekali dari adanya calo di masyarakat yang membantu dengan sebuah tarif untuk pengurusan proses pembuatan adminduk.
” Oleh karena itu masyarakat harusnya sadar bahwa kami sudah menyediakan banyak sekali program pilihan pelayanan yang bisa dimanfaatkan untuk pengurusan adminduk, karena semuanya saya nyatakan gratis 100 persen. Misalnya pelayanan ke desa itu mestinya bisa dimaksimalkan atau dimanfaatkan oleh warga desa. Sehingga, masyarakat tidak akan mengeluarkan biaya lebih selain transportasi untuk mengurus adminduk ini, karena harus berurusan dengan calo,” tuturnya.
Tajudin bahkan menjamin akan ada tindakan tegas apabila ada karyawan Disdukcapil Kabupaten Semarang yang kedapatan terlibat dengan oknum calo dalam proses pembuatan adminduk di Disdukcapil.
” Uang itu tidak masuk di kita, karena saya tegaskan semuanya gratis. Bahkan saya berani menjamin ada tindakam tegas, saya pecat sekarang kalau ada dan terbukti karyawan kami terlibat dengan oknum calo itu. Oleh karena itu kami harap masyarakat bisa betul-betul memanfaatkan pelayanan yang sudah kami sediakan,” tegas Tajudin.
Bahkan, lanjutnya saat ini untuk mengurus adminduk juga bisa dilakukan secara online melalui aplikasi di gadget masyarakat masing-masing.
” Tapikan yang jadi pertanyaan apakah lansia yang ada di desa-desa itu bisa menggunakannya ? Kan tidak, dan menjadi suatu kendala, oleh karena itu kami komitmen untuk tingkatkan pelayanan sampai ke desa-desa kami datangi, kami uruskan adminduk warga di sana, secara gratis,” tambahnya.
Lebih lanjut Tajudin kembali mengatakan, bahwa sampai saat ini sudah ada 99 persen warga Kabupaten Semarang yang sudah mengurus adminduk sebagaimana mestinya. Ia kembali mengungkapkan alasa kenapa belum sampai 100 persen, bahwa saat ini ada tiga faktor yang mempengaruhinya.
” Yang pertama ini adalah tahun politik, dimana banyak pemilih baru yang saat ini masih banyak diantarany yang masih mengurus adminduk di pelayanan kami. Kedua, banyaknya warga pindah datang dan pindah keluar, otomatis adminduknya berubah, lalu ketiga angka kelahiran dimana dalam setahun di Kabupaten Semarang ada 300 sampai 500 angka kelahiran terjadi di Kabupaten Semarang,” jelas Tajudin.
Oleh sebab itu, angka warga yang sudah mengurus adminduk masih terus tetap berada di 99 persen, dan belum bisa menjadi 100 persen.(Arie B)
